BANGGAI — Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai memediasi konflik antara Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Teluk Dolango dan PT Cipta Banggai Sejahtera (CBS) kembali menemui jalan buntu. Mediasi kedua yang digelar di Kantor Bupati Banggai, Senin, 6 Oktober 2025, tidak menghasilkan kesepakatan.
Pertemuan yang dipimpin Pelaksana Tugas Asisten II Setda Banggai, Mujiono, dihadiri oleh unsur Forkopimda, manajemen PT CBS beserta kuasa hukumnya, serta pengurus TKBM Teluk Dolango. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari mediasi sebelumnya yang juga belum membuahkan hasil.
“Kalau semua diukur dari aturan yang mutlak, maka kita akan kaku. Tapi karena ini masih bersifat pilihan, kita kembalikan pada otoritas pelabuhan,” ujar Mujiono.
Kepala Dinas Perhubungan Banggai, Farid Hasbullah Karim, menambahkan bahwa setiap kesepakatan yang sah secara hukum mengikat seperti undang-undang. “Itu diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata,” kata dia.
Konflik antara TKBM dan PT CBS bermula dari perbedaan perhitungan satuan kerja antara kubikasi dan tonase, serta sejumlah syarat administratif yang dinilai belum dipenuhi oleh TKBM. Padahal, menurut pendamping TKBM, Rudi, kelompok pekerja Teluk Dolango sudah memenuhi ketentuan termasuk terdaftar resmi di UPP Kelas III Bunta sejak 2019.
Kepala UPP Bunta menegaskan bahwa surat izin TKBM wajib terdaftar di otoritas pelabuhan. “Dalam hal ini, TKBM Teluk Dolango telah resmi terdaftar di kami,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT CBS menyebut telah menjalin kesepakatan awal dengan TKBM sejak Juli 2025, namun belum bisa disahkan karena perbedaan teknis dan syarat yang belum lengkap. “Kami bahkan sudah meminta TKBM membentuk koperasi dan melengkapi administrasi, tapi belum terealisasi sampai saat ini,” katanya.
Polisi menyatakan tidak akan masuk dalam substansi konflik. Kasat Intelkam Polres Banggai, AKP Usman, mengatakan pihaknya hanya akan memastikan situasi tetap kondusif selama proses berlangsung.
Hingga rapat berakhir, kedua pihak tetap bersikukuh pada posisinya. Seorang camat yang hadir dalam pertemuan mengakui tidak adanya kesepakatan. “Masih buntu,” ujarnya singkat saat ditemui di pelataran Kantor Bupati.
Pemkab Banggai berharap ruang dialog tetap terbuka dan semua pihak menahan diri. “Kita dorong solusi yang adil dan berkelanjutan. Jangan sampai berdampak pada stabilitas sosial di Bunta dan Nuhon,” kata Mujiono.*
