BANGGAI – Dugaan intimidasi terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah di wilayah Kecamatan Moilong, Toili dan sekitarnya kembali menjadi sorotan. Seorang mantan karyawan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) mengungkapkan adanya dugaan tekanan terhadap masyarakat yang berupaya mempertahankan lahan mereka dari persoalan penguasaan tanah yang melibatkan perusahaan tersebut.
Kepada media ini, sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu mengaku pernah bekerja selama puluhan tahun di KLS. Ironisnya, setelah puluhan tahun menjadi bagian dari perusahaan, ia justru mengaku harus berhadapan dengan persoalan hukum ketika memperjuangkan tanah milik orang tuanya.
Ia menuturkan, tanah yang diklaim sebagai milik keluarganya tersebut dipersoalkan hingga dirinya dilaporkan ke kepolisian atas dugaan pencurian.
Menurut pengakuannya, saat menjalani pemeriksaan, ia telah menunjukkan dokumen legalitas kepemilikan tanah. Ia juga menyatakan bahwa objek tanah tersebut bukan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) KLS dan kewajiban pajaknya tetap dibayarkan kepada negara.
Namun, persoalan itu disebut tidak berhenti pada proses hukum. Sumber tersebut mengaku mengalami tekanan ketika hendak memasuki area kebun yang diklaim sebagai tanah keluarganya.
“Saya diintimidasi agar tidak masuk ke kebun. Seolah-olah seperti teroris, dijaga dan diawasi. Padahal, tanah itu bukan bagian dari HGU,” ungkapnya kepada media ini.
Ia juga menyoroti keberadaan kelompok yang disebut sebagai satuan tugas (Satgas) KLS. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, jumlah personel Satgas tersebut diperkirakan mencapai 100 orang.
Menurut sumber tersebut, pola pengamanan di lokasi kebun telah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Bahkan, sejumlah petani, termasuk warga transmigran, disebut merasa khawatir untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Ia menggambarkan adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa berhadapan dengan KLS sama seperti menabrak tembok besar Cina.
Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai posisi masyarakat kecil ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya dan kekuatan besar.
Dugaan Penganiayaan Jadi Perhatian
Selain dugaan intimidasi, sumber tersebut juga menyinggung laporan dugaan penganiayaan terhadap petani yang telah disampaikan ke Polresta Banggai.
Ia menyebut terdapat sejumlah rekaman video yang dapat menjadi bahan pembuktian dalam perkara tersebut.
Bahkan, pada 8 November 2026, ia menyampaikan informasi kepada media ini bahwa laporan dugaan pemukulan terhadap petani telah memasuki tahap penetapan tersangka.
Meski demikian, informasi mengenai perkembangan penyidikan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Polresta Banggai, termasuk kepastian status hukum pihak yang dilaporkan.
Sumber tersebut berharap aparat penegak hukum menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Baginya, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut keberanian masyarakat kecil dalam memperjuangkan hak yang mereka yakini sebagai miliknya.
Ujian Penegakan Hukum
Pengakuan mantan karyawan tersebut menambah daftar persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut hubungan perusahaan dengan masyarakat petani di wilayah dataran Moilo, Toili dan sekitarnya.
Dalam negara hukum, perusahaan maupun masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, setiap dugaan intimidasi, penganiayaan, maupun persoalan penguasaan lahan harus diuji melalui mekanisme hukum, bukan melalui tekanan atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
Aparat penegak hukum diharapkan memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh pihak. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum hanya karena merasa tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan korporasi.(Ay)
