BANGGAI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Batui Selatan dan perusahaan PT Sawindo Cemerlang. Senin (24/11/2025)
Rapat yang digelar di kantor DPRD ini dihadiri anggota Komisi II, perwakilan pemerintah daerah, kasat Intel Polres Banggai, kecamatan, dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa. Namun, perwakilan perusahaan atau pimpinan PT Sawindo Cemerlang yang memiliki kewenangan operasional di wilayah tersebut tidak hadir, meskipun DPRD telah melakukan komunikasi sebelumnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, Irwanto Kulap, menyatakan bahwa rapat ini penting untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan secara terbuka dan adil.
“Hingga saat ini, belum ada penyampaian resmi maupun kesepakatan dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, maupun pihak perusahaan. Ketidakjelasan ini telah memicu gejolak di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Irwanto, ketidakhadiran PT Sawindo Cemerlang menunjukkan kurangnya itikad baik perusahaan dalam menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Rekomendasi resmi DPRD, termasuk surat dari pimpinan tertinggi lembaga di Kabupaten Banggai, belum ditindaklanjuti oleh perusahaan.
“Orang tua kita berkata, ‘Tidak mungkin ada asap tanpa api.’ Jika muncul gejolak, pasti ada penyebabnya. DPRD hadir untuk menjembatani dan memastikan setiap pihak bertanggung jawab,” tegasnya.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan dinas terkait seperti Dinas Perumahan, Dinas SDA, dan bagian hukum, yang diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan solusi atas sengketa lahan tersebut. DPRD berharap forum ini menjadi momentum untuk membuka komunikasi yang lebih sehat dan transparan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, sehingga konflik agraria dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.*
