Pulau Taliabu – Penanganan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang oknum pejabat daerah di Kabupaten Pulau Taliabu menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Aktivis mahasiswa Pulau Taliabu, Muflihun La Guna, menilai sikap diam aparat penegak hukum berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Muflihun menyoroti belum adanya kejelasan sikap dari Polres Pulau Taliabu dan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Padahal, menurutnya, dugaan ijazah palsu merupakan perkara yang secara administratif dan hukum dapat diverifikasi secara jelas melalui institusi pendidikan terkait.
“Jika benar ada dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik, maka itu bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga menyangkut legitimasi jabatan dan potensi tindak pidana,” ujar Muflihun, Rabu (25/12/2025).
Ia menilai lambannya proses dan minimnya informasi yang disampaikan ke publik menimbulkan persepsi bahwa aparat penegak hukum bersikap tidak tegas ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Kondisi tersebut, kata dia, berbanding terbalik dengan penanganan perkara hukum terhadap masyarakat kecil yang kerap berlangsung cepat.
Mahasiswa juga mempertanyakan alasan di balik belum adanya kepastian hukum, meskipun dokumen ijazah sejatinya dapat diuji keasliannya melalui prosedur resmi.
“Publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan. Transparansi adalah bagian dari keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muflihun menekankan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa bukan bertujuan menyerang institusi, melainkan mendorong aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, independen, dan terbuka.
Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat publik dapat menjadi preseden buruk bagi generasi muda.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Pulau Taliabu maupun Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu terkait perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak berwenang guna memperoleh informasi yang berimbang.
Mahasiswa mendesak agar aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan dan menyampaikan hasil penanganan kasus secara terbuka kepada masyarakat, demi menjaga kepercayaan publik dan supremasi hukum di Pulau Taliabu.**
