MORUT – Sejak pagi hingga sore, Kamis (12/2/2026), langkah tim gabungan menyusuri empat titik lahan di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Di bawah terik matahari, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah bersama pemerintah desa dan petugas pertanahan menginventarisasi bidang-bidang tanah milik warga yang telah dimenangkan melalui putusan Mahkamah Agung.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA itu melibatkan Satgas PKA Sulteng, Pemerintah Desa Lee, serta Kantor Pertanahan Morowali Utara yang menurunkan tiga juru ukur dari Seksi Survei dan Pemetaan. Inventarisasi ini menjadi langkah teknis penting menuju pelaksanaan eksekusi putusan inkrah Mahkamah Agung.
Empat bidang tanah yang didata merupakan milik warga Desa Lee yang sebelumnya menggugat dan menang hingga tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor 120 PK/TUN/2021 tertanggal 9 September 2021. Mereka adalah Maxigalemba Balebu, Patmos Salarupa, Toronei Powani, dan Irlan Oruwo.
Pukul 10.00 WITA, tim tiba di lokasi pertama di areal persawahan Kabomba untuk mengambil titik koordinat lahan milik Toronei Powani. Dilanjutkan pukul 11.25 WITA di titik kedua, masih di kawasan sawah Kabomba, untuk lahan milik Irlan Oruwo. Siang hari, pukul 12.45 WITA, bergerak ke lokasi ketiga di area rumah dan pekarangan milik Maxigalemba Balebu. Terakhir, pukul 13.40 WITA, pengukuran dilakukan di lokasi Wakalipu, lahan milik Patmos Salarupa.
Usai kegiatan lapangan, rombongan melanjutkan rapat koordinasi di Kantor Desa Lee yang dihadiri Satgas PKA, Pemerintah Desa, BPD, Kantah Morowali Utara, serta perwakilan masyarakat dan para pemilik lahan.
Maxigalemba Balebu, salah satu pemilik lahan, mengaku masih menyimpan keraguan terhadap institusi pertanahan akibat “luka lama” dari penerbitan sertipikat HGU di atas lahan yang mereka klaim sebagai milik masyarakat. Namun ia berharap, dengan hadirnya Satgas PKA yang mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah, proses ini menjadi pintu keadilan dan kepastian hukum yang telah lama dinantikan.
Kepala Desa Lee, Trisno P. Dumpele, menegaskan bahwa inventarisasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat fasilitasi lanjutan penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Desa Lee dan PT SPN, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memastikan letak, batas, dan kondisi objek tanah yang selama ini dikuasai serta dikelola masyarakat.
“Pemerintah desa berharap agar lahan yang saat ini dimanfaatkan masyarakat, baik berupa kebun, sawah, maupun bentuk 1pemanfaatan lainnya, dapat segera ditinjau kembali oleh pihak berwenang sehingga ada kepastian hukum dan kejelasan status,” tegasnya.
Koordinator Advokasi Satgas PKA Sulteng, Noval A. Saputra, menjelaskan bahwa pendampingan ini adalah bagian dari pelaksanaan putusan inkrah Mahkamah Agung yang sebelumnya juga bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Dalam perkara tersebut, masyarakat Desa Lee bertindak sebagai penggugat, Kantah Morowali Utara sebagai tergugat, dan PT SPN sebagai tergugat intervensi.
Ia menambahkan, langkah ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
“Gubernur Sulawesi Tengah memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian konflik agraria, khususnya di Desa Lee. Harapannya, ini menjadi resolusi atas konflik yang telah berlangsung lama,” pungkas Noval.
Inventarisasi ini bukan sekadar pengukuran koordinat di atas peta. Bagi warga Desa Lee, ini adalah langkah nyata mendekatkan harapan pada kepastian hukum atas tanah yang telah mereka kelola turun-temurun.*
