BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai kembali melanjutkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahap II. Kegiatan ini digelar pada Senin (23/2/2026) dengan Kecamatan Nuhon sebagai tuan rumah, dan diikuti lima kecamatan lainnya: Bunta, Pagimana, Bualemo, Simpang Raya, serta Lobu.
Musrenbang tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai, Amirudin, bersama Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat dan kepala desa.
Dalam forum tersebut, masing-masing kecamatan memaparkan daftar usulan prioritas yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Data yang dihimpun menunjukkan variasi jumlah usulan dan tingkat verifikasi.
Kecamatan Simpang Raya tercatat mengajukan 132 usulan, dengan 40 usulan telah terverifikasi. Kecamatan Bunta memasukkan 214 usulan, 200 di antaranya telah diverifikasi di tingkat kecamatan. Kecamatan Nuhon mengusulkan 311 program, dengan 231 usulan diterima. Sementara Kecamatan Lobu memasukkan 83 usulan, dengan 17 usulan diterima. Kecamatan Bualemo menginput 240 usulan dan 29 di antaranya terverifikasi.
Mengawali sambutannya, Amirudin menegaskan bahwa Musrenbang 2026 menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan target jangka menengah.
“Kita tidak boleh lagi hanya terjebak pada pembangunan fisik yang bersifat krusial. Perjalanan tahun 2027 harus mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi yang lebih tangguh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh usulan dari kepala desa dan camat, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, akan dirampungkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Pupung Diliyanto, menjelaskan bahwa usulan yang masuk telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap program akan melalui survei lapangan untuk memastikan kesesuaian teknis, kondisi geografis, serta kapasitas anggaran daerah.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai, Wardani Murad Husain, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam forum tersebut. Ia menekankan bahwa pokok pikiran DPRD kerap memuat gagasan progresif dan inovatif yang lahir dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam Musrenbang Tahap II ini, sejumlah sektor menjadi perhatian utama, mulai dari pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, perluasan jaringan internet, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Banggai.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.*
