BANGGAI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan yang digelar Komisi III DPRD Kabupaten Banggai pada Selasa (19/5/2026) berlangsung panas dan berujung tanpa kesepakatan. Agenda yang membahas polemik pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari SKK Migas bersama JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi itu menemui jalan buntu akibat tidak lengkapnya dokumen yang diminta legislatif.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan pemerintah kecamatan, serta unsur mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Forum Pemuda Toili Bersatu (FPTB). Dari pihak perusahaan, hadir perwakilan JOB Tomori dan SKK Migas wilayah Kalimantan-Sulawesi (Kalsul).
Ketegangan memuncak saat pihak SKK Migas memberikan penjelasan terkait prosedur pengadaan ambulans yang menjadi sorotan. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul, Wisnu Wardana, menyebut bahwa dalam kondisi darurat (emergency), pengadaan hibah dimungkinkan menggunakan nama perorangan.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari peserta rapat. DPRD dan sejumlah elemen masyarakat menilai alasan tersebut bertentangan dengan ketentuan Kementerian Keuangan terkait tata kelola hibah Barang Milik Negara (BMN), yang mewajibkan adanya dokumen perencanaan, naskah hibah resmi, serta Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sah dan tidak boleh atas nama individu.
Selain itu, forum juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pihak perusahaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pertanyaan terkait waktu koordinasi resmi hingga mekanisme pencatatan aset sebagai BMN tidak dapat dijawab secara rinci oleh pihak terkait.
Dalam forum tersebut, DPRD Banggai menegaskan bahwa dana CSR bukanlah dana privat, melainkan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Dana CSR itu untuk masyarakat yang terdampak. Jangan sampai disalahgunakan atau dikelola tanpa kejelasan,” tegas salah satu anggota dewan.
Ketua Komisi III, Suprapto, menambahkan bahwa persoalan pengelolaan CSR di daerah tersebut bukan hal baru. DPRD sebelumnya bahkan telah mendorong pembentukan regulasi daerah untuk memperkuat pengawasan, meskipun implementasinya masih belum optimal.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Banggai memberikan ultimatum kepada SKK Migas dan JOB Tomori untuk melengkapi seluruh dokumen pada rapat berikutnya. Dokumen yang diminta meliputi perencanaan pengadaan ambulans, naskah hibah dan BAST, bukti koordinasi dengan DJKN, serta rincian alokasi dana CSR/PPM setiap tahun beserta struktur pengelolaannya.
DPRD juga menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk mendorong sanksi administratif hingga rekomendasi proses hukum.
RDP ditutup dengan keputusan strategis, yakni pemanggilan langsung pimpinan pusat dari SKK Migas, Pertamina, dan Medco Energi untuk hadir dalam rapat lanjutan guna memberikan penjelasan komprehensif dan mengambil keputusan yang lebih konkret.**
