BANGGAI — Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menuju kemandirian ekonomi. Pada 2026, sebanyak 102 KPM menjadi sasaran program graduasi yang disertai dukungan pemberdayaan sosial ekonomi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta per KPM dan bantuan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sebesar Rp2,4 juta per penerima.
Pada Kamis (22/10/2026), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., menyalurkan bantuan PPSE kepada 24 KPM di Bank Mandiri Kantor Cabang Toili. Penyaluran ini merupakan bagian dari program pemberdayaan tahun 2026 yang menyasar 102 KPM.
Dengan nilai bantuan Rp5 juta per penerima, bantuan yang disalurkan kepada 24 KPM tersebut mencapai Rp120 juta.
Pada kesempatan yang sama, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan AMPK kepada tiga anak dari total 14 penerima manfaat yang ditetapkan pada 2026. Dengan nilai Rp2,4 juta per anak, bantuan yang disalurkan pada kegiatan tersebut berjumlah Rp7,2 juta.
Kegiatan itu disambut Camat Toili Jaya, Sitti Hikmah, S.Pd., M.M., serta didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Wahyudi Ar. Latief, S.Sos., Koordinator PKH Kabupaten Banggai, Dwi Putra Abdi Purnama, S.ST., Pendamping Rehabilitasi Sosial, I Nyoman Suartawan, SKM., dan tim pendamping PKH di lapangan.
Graduasi PKH Bukan Sekadar Mengakhiri Bantuan
Program graduasi PKH merupakan tahapan untuk mendorong keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi kriteria agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.
Melalui dukungan pemberdayaan sosial ekonomi, keluarga yang memiliki potensi usaha diharapkan dapat mengembangkan kegiatan produktif, meningkatkan keterampilan, serta membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Namun, proses graduasi perlu dilakukan secara tepat berdasarkan kondisi riil setiap keluarga. Penilaian harus mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, kondisi sosial ekonomi, komponen kepesertaan, serta hasil asesmen dan pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, graduasi tidak semata-mata diukur dari berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga dari kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan mempertahankan kesejahteraannya.
Bantuan Rp5 Juta untuk Memperkuat Ekonomi Keluarga
Bantuan PPSE sebesar Rp5 juta per KPM diharapkan menjadi modal pendukung bagi penerima manfaat untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan kegiatan ekonomi produktif sesuai ketentuan program.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi keluarga untuk memperkuat sumber penghasilan, meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial secara bertahap.
Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial juga perlu memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya melalui pendampingan dan pemantauan. Langkah tersebut penting agar bantuan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi turut mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Perlindungan Anak Tetap Menjadi Prioritas
Selain pemberdayaan ekonomi keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Banggai menyalurkan bantuan AMPK sebesar Rp2,4 juta kepada setiap penerima yang telah ditetapkan.
Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai kondisi dan ketentuan program. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perhatian kepada kelompok rentan, khususnya anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perlindungan.
Sinergi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial, dan pihak terkait diharapkan dapat memastikan bantuan tersalurkan kepada penerima yang tepat serta memberikan manfaat nyata.
Melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini diarahkan agar keluarga yang telah memenuhi kriteria dapat beralih menuju kemandirian ekonomi, sementara anak-anak dan kelompok rentan tetap memperoleh perhatian serta perlindungan yang dibutuhkan.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi keluarga, dan keberlanjutan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.(Ay)
