BANGGAI – Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan anak usia dini terus berlanjut. Tahun 2025, sebanyak 17 PAUD swasta diusulkan untuk menjadi PAUD negeri.
Proses penegerian ini saat ini masih dalam tahapan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF). Verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan dokumen kelembagaan, status lahan dan bangunan, kesiapan tenaga pendidik, serta fasilitas penunjang lainnya.
Kepala Bidang PAUD dan PNF, Samsul Bahri, menjelaskan bahwa program penegerian ini bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD di seluruh wilayah Banggai.
“Dengan menjadi negeri, kita harapkan lebih banyak anak usia dini bisa mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya, apalagi di wilayah terpencil,” jelas Samsul, Rabu (24/9/2025).
Selain itu, status negeri juga memungkinkan pengelolaan PAUD menjadi lebih transparan, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan melalui dukungan anggaran pemerintah.
Pada tahun 2024 lalu, sebanyak 14 PAUD swasta telah resmi dinegerikan, menyusul 4 PAUD negeri yang sudah ada sebelumnya. Artinya, hingga saat ini Kabupaten Banggai sudah memiliki total 18 PAUD negeri.
Jika usulan 17 PAUD pada tahun 2025 ini disetujui, maka jumlah PAUD negeri akan meningkat secara signifikan, memberikan dampak positif bagi pemerataan layanan pendidikan usia dini di daerah ini.
Para orang tua dan pengelola PAUD menyambut rencana ini dengan penuh antusias.
“Kami sangat berharap ini bisa cepat terealisasi. Anak-anak bisa belajar lebih baik, dan kami juga tidak terlalu terbebani biaya,” ujar salah satu orang tua murid di Kecamatan Luwuk Timur.
Dukungan dari masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, serta komite sekolah juga menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan proses penegerian ini.*
