BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai resmi menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Banggai, Selasa (25/11/2025), yang berlangsung di Gedung Graha Pemda, Luwuk. Pengantar tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai, Moh. Ramli Tongko, mewakili pemerintah daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banggai, Saripudin Tjatjo, dan turut dihadiri para kepala perangkat daerah serta unsur Forkopimda. Penyampaian nota keuangan ini menjadi tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dalam pemaparannya, Sekda Ramli menjelaskan bahwa Raperda APBD 2026 disusun dengan target pendapatan daerah mencapai Rp2,57 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp304,5 miliar, pendapatan transfer Rp2,24 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp24,8 miliar. Sementara untuk belanja daerah, Pemkab Banggai mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,72 triliun.
Ramli menegaskan bahwa arah belanja daerah pada 2026 tetap mengedepankan prinsip prioritas dan kebutuhan daerah yang berfokus pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib, belanja mandatory spending, serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Dengan demikian, pengelolaan belanja daerah diharapkan lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan,” ujarnya.
Usai penyampaian nota keuangan, fraksi-fraksi di DPRD Banggai turut menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda APBD 2026. Selanjutnya dokumen rancangan anggaran tersebut akan dibahas secara lebih mendalam bersama DPRD, dengan harapan dapat disahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Ramli Tongko juga membacakan penjelasan Bupati Banggai terkait empat Raperda lainnya. Empat rancangan peraturan yang dimaksud yaitu Raperda Penertiban Ternak, Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Raperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Rangkaian agenda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Banggai untuk tahun anggaran 2026.**
