BANGGAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Mahasiswa Kabupaten Banggai serta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda), pada Senin (8/9/2025). Forum ini membahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 serta kebijakan kenaikan pajak yang menuai penolakan publik.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang sebelumnya digelar untuk menyoroti berbagai kebijakan fiskal daerah.
Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan. Mereka mendesak adanya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, khususnya terkait struktur pendapatan daerah. Mahasiswa menyoroti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu isu yang paling disorot adalah kebijakan kenaikan pajak sebesar 10 persen yang dinilai memberatkan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut regresif dan tidak melalui kajian akademik serta analisis dampak sosial yang memadai.
“Warung kecil dan pelaku usaha mikro terkena dampak langsung. Biaya operasional meningkat dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam forum.
Mereka juga mendesak DPRD untuk segera mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pajak, serta mendorong perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat bawah.
Mahasiswa turut mengkritisi pola respons pemerintah yang dinilai hanya simbolik, seperti penerbitan rekomendasi tanpa realisasi konkret. Mereka juga menyayangkan ketidakhadiran Kapolres Banggai dalam forum, mengingat salah satu tuntutan utama adalah jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Saripudin Tjatjo, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif mahasiswa dalam forum dialog ini. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam proses perencanaan kebijakan daerah.
“Forum ini menjadi wujud keterbukaan dan transparansi. Semua OPD hadir untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa,” ujar Saripudin.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Moh. Ramli Tongko, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menampung kritik dan membuka ruang dialog yang lebih luas.
“Kami terbuka terhadap kritik dan siap melakukan evaluasi. Masukan dari mahasiswa akan kami bahas dalam rapat internal pemerintahan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan APBD dilakukan melalui proses panjang dan partisipatif, yang menggabungkan pendekatan teknokratis, politis, top-down, dan bottom-up melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Setiap rupiah dalam APBD harus bermanfaat bagi rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Ramli.
RDP ini diharapkan menjadi awal dari penguatan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah. Mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus menjadi mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik yang berkeadilan. (*)
