BANGGAI – Suasana di depan kampus Universitas Muhammadiyah Luwuk (UML) pada Selasa siang (2/12/2025) berubah menjadi pusat keramaian penuh ketegangan. Ratusan mahasiswa angkatan XXI turun ke jalan menuntut kejelasan setelah pihak kampus secara mendadak memundurkan jadwal wisuda dari 6 Desember ke 13 Desember 2025.
Aksi yang awalnya berupa orasi berubah memanas saat mahasiswa mulai membakar ban bekas di ruas jalan dan pelataran kampus. Asap hitam pekat mengepul dan menarik perhatian pengendara yang melintas. Arus lalu lintas sempat tersendat, memaksa aparat kepolisian turun tangan untuk mengurai kemacetan. Sejumlah personel terlihat sibuk mengarahkan pengendara agar tetap bisa melewati area aksi dengan aman.
Di tengah situasi tersebut, suara orasi bergemuruh. Hairul Salam, salah satu mahasiswa yang menjadi corong aksi, mengecam keputusan kampus yang dianggap tidak transparan.
“Jadwal tanggal 6 sudah kami persiapkan. Banyak keluarga sudah pesan hotel dan persiapan lainnya untuk menanti momen kebahagiaan anaknya. Kenapa bisa tiba-tiba berubah tanpa penjelasan? Ini merugikan kami,” teriaknya lantang.
Tidak hanya soal jadwal wisuda, mahasiswa juga menyoroti pungutan dana pembangunan kampus sebesar Rp3 juta per mahasiswa. Hairul mendesak kampus membuka laporan penggunaan dana tersebut.
“Dari tahun 2015 sampai sekarang jumlahnya miliaran rupiah. Ke mana saja dana itu? Harus ada audit terbuka,” ujarnya.
Sementara itu, Chen, mahasiswa lain yang menjadi perwakilan aksi, mengkritik keras cara kampus menangani informasi.
“Kampus menutup akun media sosial dan tiba-tiba muncul informasi bahwa pelaksanaan wisuda pindah ke tanggal 13. Ini tidak profesional dan tidak masuk akal,” katanya.
Ia juga mempertanyakan alasan terkait kehadiran Wakil Menteri Pertahanan.
“Wisuda itu untuk mahasiswa, bukan untuk agenda pejabat,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Setelah mendapat desakan massa, Wakil Rektor IV UML, Samu, akhirnya menemui mahasiswa. Ia mengungkapkan bahwa keputusan penundaan bukan sepenuhnya berasal dari pihak kampus.
“Ada arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga jadwal perlu dikonsultasikan kembali. Kami belum bisa memastikan apakah tetap 6, 13, atau kembali berubah,” ujarnya sambil meminta maaf atas situasi yang terjadi.
Ketua Panitia Wisuda, Sulasmi Anggo, menambahkan bahwa perubahan jadwal merupakan hasil koordinasi panjang dengan pimpinan pusat dan wilayah Muhammadiyah. Menurutnya, rencana kehadiran Wakil Menteri bukan menjadi penyebab utama perubahan.
Meski begitu, penjelasan pihak kampus belum cukup meredam kekecewaan mahasiswa. Dalam aksi yang berlangsung, mereka menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu, pengembalian jadwal wisuda ke 6 Desember, audit dana pembangunan kampus, klarifikasi resmi dan terbuka, serta pelibatan mahasiswa dalam setiap keputusan penting.
Sebelum membubarkan diri, mahasiswa menyatakan akan melanjutkan konsolidasi dan siap menggelar aksi lanjutan jika pihak kampus tidak memberikan jawaban pasti dalam waktu dekat.*
