BANGGAI – Aroma ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di area proyek PT Panca Amara Utama (PAU) memicu gejolak. Karang Taruna Kecamatan Nambo melayangkan protes keras terhadap pola rekrutmen para vendor dan kontraktor yang dinilai “sembunyi-sembunyi” dan memutus rantai koordinasi dengan otoritas wilayah setempat.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Nambo, Ahyar A. Mokoagow, menegaskan bahwa saat ini terjadi degradasi transparansi yang signifikan. Jika sebelumnya setiap peluang kerja selalu dikomunikasikan dengan pemerintah kecamatan, kini informasi tersebut seolah menjadi barang langka yang hanya beredar di lingkaran terbatas.
”Dulu sistemnya jelas, ada koordinasi. Sekarang? Informasi sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan keresahan dan kecurigaan di tengah masyarakat,” ungkap Ahyar dalam pernyataan resminya, Rabu (22/4/2026).
Data yang dihimpun menunjukkan fakta miris, dari sekian banyak vendor dan kontraktor yang beroperasi di bawah payung proyek PT PAU, baru satu perusahaan yang secara resmi melapor kepada Pemerintah Kecamatan Nambo.
Sementara itu, di wilayah tetangga seperti Kecamatan Batui dan Kintom informasi lowongan justru telah beredar luas.
Ketidaksinkronan ini memicu tanda tanya besar bagi warga Nambo. Minimnya keterbukaan ini berdampak pada sulitnya kontrol data pelamar, yang berpotensi memicu tumpang tindih dokumen dan ketidakadilan akses bagi pencari kerja lokal.
”Kami (Karang Taruna) kerap diserbu warga yang bertanya soal kuota dan mekanisme kerja. Namun, kami tidak bisa memberi jawaban pasti karena pihak perusahaan menutup diri dari koordinasi lokal,” tambah Ahyar.
Selain itu, Karang Taruna menuntut agar seluruh kontraktor lokal yang terlibat wajib berkoordinasi secara ketat dengan pemerintah kecamatan, desa, hingga kelurahan. Hal ini dipandang krusial untuk mengevaluasi sejauh mana asas manfaat keberadaan industri tersebut dirasakan oleh masyarakat di 11 desa/kelurahan yang ada di Nambo.
”Ini bukan soal politik. Ini soal tanggung jawab sosial. Kami ingin memastikan pemuda Nambo tidak hanya jadi penonton di tanah sendiri. Perusahaan harus adil dan transparan!” tegas Ahyar.
Karang Taruna Nambo mendesak PT PAU untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen para vendornya. Mereka menuntut dikembalikannya marwah koordinasi melalui pemerintah wilayah demi menjamin proses yang transparan dan terdata secara resmi di kantor camat/desa untuk menghindari pungli atau nepotisme.
Pihak Departemen Security PT PAU, Ramlex yang di mintai keterangannya menyampaikan pihak managemen PT PAU telah melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan.
“Kita sdh Sosialisasi ke Kecamatan Pak, Cuma koordinasi Pendor yg bertanggung jawab menerima Manpower sistem mereka kekecamatan seperti apa kita ada team yang memantau.” kata Romlex.
Romlex menambahkan pihaknya akan menugaskan anggotanya untuk monitoring sistem perekrutan yang dilakukan para Pendor tersebut.
“Sy di Departemen Security, untuk monitoring sistem rekrutmen itu bisa komunikasi lewat Pak Rahmat Apandi.” tambahnya.*
