JAKARTA – Hakim Agung Nani Indrawati menyoroti pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab yudisial dan konstruksi sosial dalam forum Judicial Well-Being Workshop for ASEAN Judges yang digelar di Denpasar. Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Tinggi Denpasar itu berlangsung pada 30 Maret hingga 1 April 2026 dan diikuti perwakilan hakim dari negara-negara Asia Tenggara.
Dalam pemaparannya, Nani mengangkat materi bertajuk Navigating between Judicial Responsibility vs Social Construction. Ia menegaskan bahwa luasnya wilayah Indonesia berdampak pada pola penugasan hakim yang bisa lintas daerah, namun tetap menjunjung prinsip kesetaraan bagi hakim laki-laki dan perempuan.
“Kesempatan untuk memegang jabatan dan menjalankan tugas yudisial diberikan secara setara,” ujarnya.
Data Mahkamah Agung mencatat, dari total 8.188 hakim di Indonesia, sebanyak 2.595 di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 31,69 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 6–7 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sesi pleno bertema Breaking the Stigma: Judicial Culture, Woman, and Leadership, Nani berdiskusi bersama Marie Pegie Cauchois dari United Nations Office on Drugs and Crime serta Carly Schrever. Diskusi dimoderatori oleh Aria Suyudi.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi hakim perempuan, terutama terkait beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Menurutnya, ekspektasi sosial masih menempatkan perempuan pada peran pengasuhan yang lebih besar.
“Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara tugas dan kehidupan keluarga,” katanya.
Sebagai solusi, Nani menekankan pentingnya komunikasi dalam keluarga, komitmen bersama dengan pasangan, serta menjaga interaksi langsung meski terpisah jarak akibat penugasan.
Selain itu, keberadaan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) dinilai penting sebagai wadah dukungan bagi hakim perempuan. Organisasi ini berada di bawah Ikatan Hakim Indonesia dan berperan dalam penguatan kapasitas serta kepemimpinan.
Mahkamah Agung, lanjutnya, juga telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung kesejahteraan hakim, termasuk penempatan tugas yang mempertimbangkan kedekatan geografis bagi pasangan hakim.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan hakim di kawasan ASEAN.*
