BANGGAI – Kekecewaan warga Desa Mayayap dan Desa Trans Mayayap Kecamatan Bualemo kembali memuncak. Setelah menunggu realisasi atas surat Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang hingga kini belum ditindaklanjuti perusahaan, masyarakat menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran di lokasi tambang nikel milik PT IMNI, Jumat (5/3/2026).
Pernyataan itu disampaikan langsung kuasa hukum masyarakat, Hasrin Rahim, kepada media ini, Kamis (4/3/2026). Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga yang merasa aspirasi mereka tak kunjung mendapat respons serius dari pihak perusahaan.
“Surat gubernur sudah jelas. Namun sampai hari ini belum ada realisasi konkret dari perusahaan. Warga merasa diabaikan,” tegas Hasrin.
Menurutnya, langkah aksi diambil setelah berbagai upaya komunikasi dan penyampaian aspirasi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Ia menilai, jika instruksi kepala daerah setingkat gubernur saja tak diindahkan, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial.
Hasrin juga memastikan bahwa rencana aksi tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara terbuka dan sesuai mekanisme hukum.
“Aksi ini sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian. Kami ingin semuanya berjalan tertib, tapi pesan warga harus sampai,” ujarnya.
Sejumlah warga menyebut, persoalan yang mereka suarakan bukan hal baru. Sejak bertahun-tahun lalu, berbagai keluhan terkait dampak aktivitas pertambangan disebut telah disampaikan. Namun, mereka menilai belum ada penyelesaian yang menyentuh substansi persoalan.
Gelombang aksi besok diperkirakan akan melibatkan massa dalam jumlah besar dari dua desa tersebut. Warga menegaskan, mereka tidak menginginkan konflik, tetapi menuntut kepastian dan realisasi atas apa yang telah menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Kini, sorotan publik tertuju pada sikap PT IMNI. Apakah perusahaan akan membuka ruang dialog dan menindaklanjuti surat gubernur, atau justru membiarkan ketegangan sosial terus membesar?
Aksi besok menjadi titik krusial. Di satu sisi, masyarakat menuntut keadilan dan kepastian. Di sisi lain, perusahaan ditantang untuk menunjukkan itikad baiknya. Jika tidak, bara kekecewaan yang telah lama tersimpan dikhawatirkan akan terus menyala di tengah masyarakat lingkar tambang.*
