JAKARTA – Isu integritas Mahkamah Agung kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada penanganan konflik lahan di Luwuk yang dinilai menjadi ujian nyata komitmen lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di daerah.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa integritas tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau simbolik semata. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa kepastian hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa agraria yang kerap menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Penyelesaian sengketa lahan di Luwuk saat ini menjadi barometer sejauh mana komitmen integritas Mahkamah Agung benar-benar hadir hingga ke daerah,” ujarnya.
Ia menilai konflik agraria merupakan salah satu sektor paling rentan terhadap praktik non-prosedural. Oleh karena itu, kehadiran dan perhatian serius pimpinan Mahkamah Agung dinilai penting untuk memastikan setiap proses hukum, baik putusan maupun eksekusi, berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
Dalam pesannya, Syamsul Bahri menyampaikan sejumlah poin penting. Pertama, implementasi integritas harus diwujudkan secara konkret dalam setiap tahapan penanganan perkara. Kedua, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah guna meminimalkan dampak sosial yang kerap muncul saat eksekusi lahan dilakukan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Transparansi melalui sistem informasi perkara (SIPP) juga disebut harus terus dijaga agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara terbuka.
“Integritas adalah napas keadilan. Jika penegakan hukum di Luwuk berjalan tegak lurus, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung akan semakin kokoh sebagai benteng terakhir pencari keadilan,” tegasnya.
Ia berharap langkah cepat pimpinan Mahkamah Agung dalam merespons dinamika di Sulawesi Tengah dapat menjadi bukti nyata penguatan integritas lembaga peradilan, sekaligus menjawab harapan masyarakat akan kepastian hukum yang berkeadilan.**
