BANGGAI – Di bawah langit Kecamatan Batui yang kerap memerah oleh nyala api flaring industri, keresahan warga perlahan berubah menjadi kemarahan kolektif. Deru mesin dan megahnya instalasi pabrik yang digadang sebagai simbol kebangkitan ekonomi, justru menghadirkan ironi bagi sebagian masyarakat lokal, khususnya di Kecamatan Nambo.
Alih-alih menikmati peluang kerja di tanah sendiri, warga Nambo merasa semakin tersisih di tengah ekspansi industri besar, termasuk di proyek PT Panca Amara Utama (PAU). Harapan akan kesejahteraan kini dianggap sebatas fatamorgana, terlihat dekat, namun sulit digapai.
Persoalan utama yang memicu kekecewaan warga adalah sistem rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak. Salah satu syarat yang menjadi sorotan adalah kewajiban memiliki pengalaman kerja di sektor industri serta sertifikasi keahlian, seperti Surat Izin Operator (SIO).
Secara regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ketentuan tersebut memang sah. Namun bagi warga lokal yang belum memiliki akses terhadap pelatihan, syarat itu justru menjadi penghalang utama.
“Lowongan memang ada, tapi bukan untuk kami,” ujar Satrianto T. Tadja, Kamis (30/4/2026).
Untuk memperoleh sertifikasi, warga harus mengikuti pelatihan dengan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, akses informasi terkait pelatihan maupun rekrutmen dinilai terbatas. Akibatnya, peluang kerja lebih banyak terserap oleh tenaga kerja dari luar daerah yang telah memiliki kualifikasi.
Masalah lain muncul pada mekanisme penyebaran informasi lowongan kerja. Warga menilai proses rekrutmen berlangsung terlalu cepat dan minim sosialisasi.
“Baru dapat informasi, ternyata sudah ditutup. Waktunya terlalu singkat,” kata Ripto, pemuda asal Nambo, Jumat (30/4/2026).
Durasi pembukaan lowongan yang hanya berlangsung beberapa hari dinilai tidak memberi ruang yang cukup bagi masyarakat lokal, terutama yang memiliki keterbatasan akses digital. Kondisi ini menyebabkan banyak warga gugur bahkan sebelum mengikuti proses seleksi.
Situasi tersebut menciptakan lingkaran persoalan yang sulit diputus. Warga tidak dapat bekerja karena tidak memiliki sertifikasi, sementara untuk mendapatkan sertifikasi dibutuhkan biaya yang hanya bisa dipenuhi jika mereka sudah memiliki pekerjaan.
Kekecewaan ini, menurut warga, bukanlah hal baru. Sejak awal pembangunan kawasan industri, masyarakat lokal merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan hingga operasional.
“Sejak awal kami seperti tidak dilibatkan. Sekarang perusahaan sudah berjalan, kami tetap sulit masuk,” tambah Ripto.
Jika kondisi ini terus berlanjut, warga khawatir keberadaan industri justru akan memperlebar kesenjangan sosial di daerah tersebut. Masyarakat lokal berpotensi hanya menjadi penonton di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Dimomen Hari Buruh Nasional pada 1 Mei, aspirasi warga mulai mengkristal menjadi sejumlah tuntutan. Di antaranya penyediaan program pelatihan dan sertifikasi SIO secara gratis atau bersubsidi, transparansi serta perpanjangan durasi rekrutmen, hingga kebijakan afirmasi bagi tenaga kerja lokal.
Momentum Hari Buruh diperkirakan akan dimanfaatkan warga sebagai ruang menyuarakan tuntutan tersebut. Sejumlah pemuda Nambo berencana menggelar aksi sebagai bentuk desakan kepada perusahaan agar lebih berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Bagi warga Nambo, pembangunan tidak semata diukur dari menjulangnya cerobong industri, melainkan dari sejauh mana masyarakat di sekitar kawasan mendapat akses yang adil untuk bekerja dan hidup layak di tanah kelahirannya sendiri.*
