BANGGAI – Di saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah dengan harapan ketenangan dan keberkahan, masyarakat Desa Mayayap dan Trans Mayayap justru Kecamatan Bualemo kembali menghadapi kenyataan pahit. Di tengah bulan suci, posko aksi yang selama ini menjadi simbol perjuangan warga dibongkar, sementara ratusan hektare sawah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat masih tak kunjung pulih.
Posko sederhana yang didirikan warga sebelumnya menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk menyuarakan protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan PT IMNI. Dari tempat itulah warga menyampaikan aspirasi, menuntut perhatian pemerintah, serta mengungkap keresahan mereka atas kerusakan lingkungan yang dirasakan selama bertahun-tahun.
Namun harapan warga kembali terpukul. Posko yang menjadi simbol perlawanan masyarakat itu dilaporkan dibongkar oleh pihak perusahaan. Peristiwa tersebut memantik kekecewaan warga, terlebih karena di lokasi juga terlihat kehadiran aparat keamanan.
Bagi sebagian masyarakat, kehadiran aparat di tengah konflik ini justru menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberpihakan negara terhadap rakyat yang terdampak.
“Di bulan puasa seperti ini kami justru kembali dihadapkan pada persoalan yang belum juga selesai. Sawah kami rusak, posko kami dibongkar,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Selama ini masyarakat Mayayap dan Trans Mayayap menyoroti dugaan pencemaran limbah tambang yang disebut mengalir hingga ke bendungan Sungai Mayayap dan Trans Mayayap, sebelum akhirnya masuk ke areal persawahan warga.
Dalam catatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat sedikitnya 15 poin permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan aliran limbah beracun yang mencemari sumber air pertanian masyarakat.
Masyarakat menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak, terlebih karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan petani.
Sejak tahun 2020, sekitar 492 hektare lahan persawahan milik masyarakat Desa Mayayap dan Trans Mayayap dilaporkan tidak lagi dapat difungsikan. Sawah yang dahulu menjadi tumpuan hidup para petani kini berubah menjadi lahan mati yang tidak lagi menghasilkan.
Dampak lanjutan juga dirasakan pada sektor ekonomi desa. Sembilan unit penggilingan padi yang sebelumnya aktif beroperasi kini berhenti total. Padahal, wilayah tersebut pernah menjadi salah satu lumbung beras di Kabupaten Banggai dengan produksi yang mampu mencapai sekitar 3.000 ton beras.
Bagi masyarakat, hilangnya fungsi sawah tidak hanya mematikan mata pencaharian petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah yang selama ini ditopang dari produksi pertanian warga.
Warga juga menyoroti belum terealisasinya rekomendasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sebelumnya dikeluarkan sebagai langkah penyelesaian persoalan antara masyarakat dan perusahaan. Hingga kini, rekomendasi tersebut disebut belum dijalankan sepenuhnya.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait dapat bersikap objektif dan transparan dalam menangani konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Warga juga berharap persoalan ini mendapat perhatian serius, mengingat sektor pertanian merupakan bagian penting dalam mendukung program nasional, termasuk upaya mewujudkan kemandirian pangan sebagaimana dicanangkan pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun aparat terkait mengenai pembongkaran posko masyarakat tersebut.
Bagi warga Mayayap dan Trans Mayayap, harapan mereka sederhana, rekomendasi pemerintah dijalankan, lingkungan dipulihkan, dan sawah yang telah lama mati dapat kembali hidup demi keberlangsungan masa depan para petani.*
