BANGGAI – Panas matahari Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, Kamis pagi (5/2/2026), menjadi saksi barisan panjang pemuda yang berdiri dengan satu tuntutan, transparansi dan keadilan bagi masyarakat lingkar industri migas.
Sejak pukul 08.00 WITA, saat itu, ratusan massa Forum Pemuda Toili Bersatu (FPTB) memadati titik aksi. Di bawah komando Ketua FPTB, Samsul Arif, suara mereka mengarah tegas ke satu pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banggai diminta turun tangan, melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan di JOB Tomori dan Pertamina EP Donggi Matindok.
Bagi FPTB, ini bukan sekadar soal siapa direkrut dan siapa tidak. Mereka menilai ada pola kemitraan yang berjalan tertutup, minim informasi publik, dan berpotensi merugikan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi prioritas di wilayah industri.
“Perusahaan datang membawa investasi, tapi masyarakat lokal justru merasa tersisih di tanahnya sendiri,” seru Samsul lantang di tengah orasi.
Kecurigaan massa menguat pada keberadaan mitra BUMN yang dinilai lolos tanpa uji kelayakan izin operasional dan verifikasi kemampuan finansial. Pengalaman masa lalu tentang potensi gagal bayar disebut menjadi alarm keras bagi masyarakat agar persoalan serupa tidak terulang.
Isu lain yang menyulut emosi massa adalah persoalan lahan warga di jalur pipa (pipeline). FPTB mendesak audit sekaligus pencopotan pejabat relations Pertamina EP Donggi Matindok yang dianggap lamban dalam pengembalian sertifikat tanah milik warga.
Tak kalah tajam, sorotan diarahkan ke pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Massa menuntut perusahaan membuka secara detail alokasi anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga bukti konkret program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“CSR jangan hanya jadi laporan di atas kertas. Masyarakat berhak tahu ke mana anggarannya mengalir,” teriak Aldo Ketua HMI Cabang Luwuk.
Dugaan lain yang mencuat adalah lolosnya mitra supply manpower PT Tripatra tanpa kelengkapan izin MPS. FPTB mendesak audit terhadap General Relation PMTS serta meminta pihak berwenang mengusut siapa yang diduga menjadi aktor di balik pelolosan tersebut.
Dalam barisan massa, perwakilan mahasiswa HMI Banggai turut menyampaikan kegelisahan yang sama. Ia menilai ada dugaan praktik diskriminatif terhadap masyarakat lokal di wilayah industri seperti Kintom, Batui, Batui Selatan, Moilong hingga Toili, Toili Barat.
“Perusahaan hadir di tengah wilayah kami. Tapi di mana ruang untuk masyarakat lokal? Di mana dampak ekonominya?” ujarnya.
Ia menegaskan, perusahaan wajib membuka tujuan dan programnya secara terang, terutama terkait CSR yang seharusnya langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ada indikasi pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan rakyat, pekerja, bahkan perusahaan, namun justru menutup informasi penting dari publik.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan hingga siang hari. Massa menyatakan tidak akan berhenti pada aksi ini saja. Mereka berjanji akan terus mengawal tuntutan hingga Disnakertrans dan pihak perusahaan memberikan langkah nyata.
Bagi FPTB, aksi ini adalah sinyal keras, masyarakat lingkar industri tak lagi bersedia menjadi penonton di tanahnya sendiri, sementara keputusan-keputusan penting berjalan di ruang tertutup.*
