JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menegaskan perannya sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga kepastian, konsistensi, dan keadilan hukum di Indonesia.
Peran tersebut merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945. Independensi peradilan diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Dalam menjalankan kewenangannya, MA memiliki enam fungsi utama, yakni fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, nasihat, administratif, dan fungsi lainnya yang diberikan berdasarkan undang-undang.
Pada fungsi peradilan, MA berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). MA juga memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
MA juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Selain itu, MA memiliki fungsi mengatur melalui penerbitan ketentuan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran teknis penyelenggaraan peradilan.
Dalam fungsi nasihat, MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara tertentu, termasuk pertimbangan dalam pemberian grasi dan rehabilitasi kepada Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara fungsi administratif mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial pada empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
MA juga menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya.
Pelaksanaan seluruh fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesatuan penerapan hukum di Indonesia. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan persoalan hukum yang beragam, konsistensi penyelenggaraan peradilan diperlukan untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada masyarakat.
MA menegaskan komitmennya untuk terus menjaga independensi, transparansi, dan integritas peradilan dalam menjalankan kewenangan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. (Ay)
