Tojo Una-Una — Konflik antara masyarakat nelayan pesisir dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memasuki fase serius. Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una secara terbuka menuding adanya dugaan kriminalisasi terhadap nelayan, menyusul pelaporan hukum yang menyeret warga pesisir usai aksi penyampaian aspirasi di lingkungan DPRD.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan Rabu (24/12/2025). Dalam sikap resminya, aliansi menilai pemerintah daerah bersama DPRD gagal memahami keresahan nelayan dan justru memilih jalur hukum yang dinilai represif terhadap rakyat kecil.
Aliansi nelayan menolak keras tudingan yang menyebut mereka sebagai nelayan dari luar daerah. Tuduhan tersebut disebut sebagai bentuk stigmatisasi yang mencederai harga diri masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup di perairan Tojo Una-Una.
“Kami hidup dan mencari nafkah di wilayah ini. Menyebut kami nelayan luar adalah bentuk pengaburan fakta dan pembunuhan karakter,” tegas perwakilan aliansi.
Sorotan tajam juga diarahkan pada laporan Sekretaris DPRD Tojo Una-Una terkait kerusakan fasilitas kantor DPRD.
Menurut aliansi, pelaporan tersebut memperlihatkan wajah kekuasaan yang alergi kritik, sekaligus memperkuat dugaan kriminalisasi terhadap nelayan yang sedang memperjuangkan haknya.
Aliansi menilai kerusakan fasilitas merupakan reaksi spontan massa yang dipicu oleh pernyataan Ketua DPRD Tojo Una-Una yang secara terbuka menolak aksi dan aspirasi nelayan. Sikap tersebut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat.
“Kami datang membawa aspirasi, bukan niat merusak. Ketika aspirasi ditutup, kemarahan rakyat menjadi konsekuensi,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Lebih jauh, aliansi nelayan menyampaikan peringatan terbuka. Mereka menegaskan bahwa setiap bentuk intimidasi, pemanggilan hukum, maupun proses kriminal terhadap nelayan justru akan memicu perlawanan yang lebih luas.
“Jika satu nelayan dikriminalisasi, seluruh nelayan akan bergerak. Ini bukan ancaman, ini peringatan,” tegas aliansi.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan DPRD setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dugaan kriminalisasi yang disuarakan Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una.*
