BANGGAI – Proyek pembangunan Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah Kabupaten Banggai kembali memantik sorotan. Pantauan media ini pada Selasa (27/1/2026) di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, mendapati sebuah bangunan yang tengah dikerjakan tanpa adanya papan informasi atau papan proyek unsur standar yang wajib ditampilkan pada setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
Ketiadaan papan proyek itu dinilai janggal. Padahal, setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana publik harus memuat informasi terbuka bagi masyarakat, mulai dari nilai anggaran, identitas kontraktor, durasi pekerjaan, hingga sumber pendanaannya. Ketertutupan ini memunculkan dugaan bahwa proyek berjalan tanpa standar transparansi.
Sorotan keras datang dari sejumlah aktivis daerah, salah satunya Ketua Umum HMI Cabang Banggai, Hendra Dg Tiro. Aktivis muda yang selama ini dikenal kritis terhadap pengelolaan anggaran publik itu menyebut pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai “proyek siluman”
“Pembangunan Koperasi Merah Putih ini seperti proyek siluman. Tidak ada papan proyek, tidak ada informasi anggaran, dan masyarakat tidak tahu apa yang sedang dibangun serta menggunakan dana berapa,” tegas Hendra saat di konfirmasi media ini melalui chatingan whatsapp, Rabu (28/1/2026).
Hendra menilai absennya informasi tersebut sebagai bentuk buruknya tata kelola anggaran. Ia menekankan bahwa transparansi adalah prinsip dasar dalam pengelolaan dana negara.
“Ini bukan soal siapa pelaksana proyeknya, tetapi soal bagaimana anggaran negara dikelola secara benar dan terbuka. Publik berhak tahu, karena ini menyangkut uang negara,” tambahnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan tidak dipasangnya papan proyek pada pembangunan gedung koperasi tersebut. Camat Toili Barat maupun Kepala Desa Bukit Makarti juga belum dapat ditemui untuk dimintai penjelasan.
Warga berharap pemerintah daerah dan instansi teknis dapat segera turun tangan menanggapi sorotan publik tersebut. Pengawasan ketat dinilai penting agar setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.*
