BANGGAI – Polemik terkait besaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2026 akhirnya dijawab Pemerintah Kabupaten Banggai. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pemerintah daerah meluruskan informasi yang beredar sekaligus menegaskan bahwa penganggaran telah sesuai ketentuan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Rabu (25/3/2026), BPKAD Banggai membantah angka belanja pegawai yang disebut-sebut mencapai 41,6 persen. Pemerintah memastikan, porsi belanja pegawai tahun 2026 berada di angka 36,92 persen.
“Angka tersebut memang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 30,60 persen, namun tidak seperti yang diberitakan,” demikian penjelasan BPKAD.
Kenaikan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah menyebut, lonjakan belanja pegawai dipicu oleh kebutuhan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam penataan tenaga non-ASN.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada struktur anggaran daerah, terutama pada komponen belanja pegawai yang mencakup gaji dan tunjangan.
Di sisi lain, BPKAD menegaskan bahwa penyusunan APBD tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam aturan itu, belanja pegawai, di luar tunjangan guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD), memang dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Namun, pemerintah daerah diberikan waktu hingga Tahun Anggaran 2027 untuk melakukan penyesuaian.
Fenomena meningkatnya belanja pegawai ini, menurut Pemkab Banggai, tidak hanya terjadi secara lokal. Sejumlah daerah lain juga menghadapi kondisi serupa sebagai konsekuensi dari kebijakan nasional dalam penguatan layanan publik dan reformasi kepegawaian.
Meski begitu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal. Langkah pengendalian belanja pegawai akan dilakukan secara bertahap agar pada 2027 proporsinya kembali sesuai batas yang ditetapkan.
Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh kepada publik sekaligus mencegah kesalahpahaman atas informasi yang beredar.*
