BANGGAI – Pembangunan jaringan air bersih di Desa Sayambongin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, menjadi sorotan setelah sejumlah pemuda dan masyarakat setempat menggelar aksi protes. Kamis (12/11/2026). Mereka mempertanyakan pekerjaan proyek yang hingga kini belum juga rampung dan belum memberikan kepastian kapan jaringan air bersih dapat dimanfaatkan masyarakat.
Namun, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Kritik dan penyampaian aspirasi terhadap proyek pemerintah merupakan hak masyarakat, tetapi setiap tuntutan idealnya berangkat dari data, informasi, dan fakta mengenai kondisi pekerjaan di lapangan.
Sebelumnya Kepala Desa Sayambongin, Ruslan Polopa, pada media ini membenarkan bahwa peninjauan pekerjaan telah dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, pihak kepolisian, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai.
Menurut Ruslan, kondisi medan yang cukup berat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan jaringan air bersih tersebut. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah pipa mengalami kerusakan, bahkan pecah ketika dilakukan uji coba pengaliran air.
Penjelasan serupa disampaikan salah seorang pekerja proyek, Ikbal, saat dikonfirmasi media ini pada Kamis (12/11/2026) pagi. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan masih berlangsung, tetapi mengalami sejumlah hambatan teknis.
Ikbal mengungkapkan, setiap kali jaringan dicoba dialiri air, terdapat sambungan pipa yang terlepas, bahkan beberapa pipa mengalami kerusakan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebanyak sembilan buah pipa plastik telah diganti dengan pipa besi.
“Kami akui pekerjaan ini sudah berlangsung lama. Namun, tidak ada kesengajaan dari kami sebagai pekerja di lapangan untuk mengulur-ulur waktu. Setiap kali dicoba dialiri air, ada pipa yang terlepas bahkan pecah. Itu yang membuat pekerjaan terhambat,” jelas Ikbal.
Terkait kepastian penyelesaian pekerjaan, Ikbal mengaku belum dapat memastikan waktunya. Selain kondisi medan dan kerusakan jaringan pipa, penurunan debit air juga menjadi persoalan yang harus dipastikan terlebih dahulu.
“Sebentar kami melakukan uji coba pengaliran air untuk mengetahui kondisi jaringan setelah dilakukan sejumlah perbaikan,” ujar Ikbal
Sementara itu, Kristopel Satolom, Kepala Bidang pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai, yang sebelumnya di konfirmasi, menegaskan bahwa pihak kontraktor tetap memiliki kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
Apabila kontraktor tidak lagi melanjutkan atau tidak menyelesaikan pekerjaan, pihak kontraktor akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pihak pelaksana. Pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus diselesaikan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, aksi protes pemuda dan masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan. Namun, kontrol sosial juga harus disertai pemahaman terhadap persoalan yang dipersoalkan.
Sebelum menyampaikan tudingan atau menyimpulkan adanya kelalaian, perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana progres pekerjaan, apa penyebab keterlambatan, bagaimana kondisi jaringan pipa, serta langkah apa yang telah dilakukan pihak kontraktor dan instansi teknis untuk mengatasi kendala tersebut.
Data dan fakta menjadi penting agar kritik tidak berkembang menjadi kesalahpahaman maupun saling menyalahkan antarpihak. Sebaliknya, informasi yang akurat dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mendorong penyelesaian persoalan.
Meski demikian, penjelasan mengenai kondisi medan dan penurunan debit air juga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Dinas PUPR harus memastikan penyebab kerusakan jaringan, kondisi sumber air, kualitas material, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak, serta kepastian tindak lanjut penyelesaiannya.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat Desa Sayambongin bukanlah polemik berkepanjangan, melainkan kepastian bahwa pembangunan jaringan air bersih benar-benar diselesaikan dan dapat berfungsi.
Sebab, keberhasilan proyek air bersih bukan diukur dari berapa banyak pipa yang telah dipasang atau diganti, tetapi dari kemampuan jaringan mengalirkan air sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Ay)
