BANGGAI – Momentum peringatan Hari Buruh Nasional pada 1 Mei 2026 menjadi panggung penting bagi penyampaian aspirasi pekerja di Kabupaten Banggai. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melalui pemegang mandatnya, Hermanius Burunaung, di bawah koordinasi Korwil Hendrik Hutabarat, menyoroti ketimpangan yang terjadi di tengah meningkatnya investasi di daerah tersebut.
Hermanius menegaskan, Banggai bukanlah wilayah tanpa sejarah. Sebagai daerah yang memiliki jejak panjang sebagai eks Kerajaan Banggai, nilai-nilai kearifan lokal seharusnya menjadi landasan bagi para investor dalam menjalankan aktivitas usahanya. Masyarakat lokal, kata dia, bukan sekadar penonton, melainkan pemilik sah atas ruang hidup dan sumber daya alam yang dikelola.
Memasuki pertengahan 2026, tren investasi di Banggai memang menunjukkan peningkatan signifikan. Namun, KSBSI mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh dibayar dengan peminggiran hak masyarakat lokal, khususnya dalam akses terhadap pekerjaan dan kesejahteraan.
“Tidak boleh ada kemajuan yang dibangun di atas ketidakadilan. Masyarakat lokal harus menjadi aktor utama di tanahnya sendiri,” tegas Hermanius.
KSBSI menilai, diperlukan sinergi antara investasi dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Iklim investasi yang sehat, menurut mereka, harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Sorotan utama dalam pernyataan tersebut adalah masih adanya dugaan praktik pengupahan di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) di sejumlah perusahaan swasta. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak buruh.
“Bagaimana kita berbicara tentang kemajuan jika upah pekerja masih di bawah standar yang ditetapkan pemerintah?” ujarnya.
Atas kondisi itu, KSBSI mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banggai untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan. Penegakan hukum ketenagakerjaan, kata mereka, harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.
Tanpa pengawasan yang efektif dan sanksi yang memberi efek jera, regulasi ketenagakerjaan dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa perlindungan nyata bagi pekerja.
Selain itu, KSBSI juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah industri.
“Jika masyarakat dilibatkan dan disejahterakan, maka stabilitas sosial akan terjaga dan investasi pun akan berkelanjutan,” tambahnya.
KSBSI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan di Banggai. Di bawah koordinasi Korwil Hendrik Hutabarat, organisasi tersebut akan tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Sebagai penutup, KSBSI mengajak seluruh pihak pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama merumuskan model pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
“Selamat Hari Buruh 1 Mei 2026. Semoga ini menjadi momentum untuk menegakkan keadilan bagi pekerja dan memperkuat kedaulatan tenaga kerja lokal di Banggai,” tutup Hermanius.**
