BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026 sekaligus mengantarkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Banggai, Lesmana P. Kulab, menjadi pembicara dalam forum yang digelar di Sleman, Yogyakarta.
Informasi yang dihimpun dari Tim Liputan DKISP Kabupaten Banggai menyebutkan, Pemkab Banggai kembali meraih predikat pemerintah daerah terbaik kategori kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dalam GM-DTGI Award 2026. Prestasi tersebut merupakan capaian kedua secara berturut-turut setelah penghargaan serupa diraih pada 2025.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria.
Dalam forum yang diinisiasi tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, Lesmana bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah lainnya berbagi pengalaman dan praktik penerapan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam pemaparannya, Lesmana menjelaskan berbagai langkah Pemkab Banggai membangun fondasi pemerintahan digital. Upaya itu dimulai dari penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga penyusunan masterplan Smart City.
Salah satu wujud implementasi transformasi tersebut adalah kehadiran Banggai Command Center sebagai pusat kendali informasi dan pemantauan aktivitas pemerintahan maupun wilayah perkotaan.
Fasilitas tersebut dilengkapi 482 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di Kota Luwuk. Keberadaannya dinilai memberikan manfaat nyata, termasuk dalam mendukung tugas aparat kepolisian.
“Sejak diimplementasikan, ini sangat membantu, terutama rekan-rekan di kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan di Kota Luwuk,” ujar Lesmana sebagaimana dikutip Tim Liputan DKISP Banggai dalam keterangannya.
Selain sistem pemantauan wilayah, Banggai Command Center juga dilengkapi sejumlah dashboard yang memungkinkan kepala daerah memantau kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui fasilitas tersebut, perkembangan realisasi pendapatan dan belanja perangkat daerah dapat diakses secara real-time. Dengan demikian, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Walaupun berada di Indonesia bagian timur yang cukup jauh, dengan segala keterbatasannya, kami juga sudah bisa menyampaikan informasi tersebut,” tuturnya.
Lesmana juga memaparkan integrasi berbagai layanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Layanan administrasi kependudukan hingga kepesertaan JKN-KIS kini telah terintegrasi dalam satu aplikasi bernama Banggai Digital Service.
Integrasi tersebut memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan cukup melalui telepon seluler tanpa harus mendatangi loket pelayanan secara langsung.
“Jadi, cukup dari handphone, tidak perlu datang ke loket-loket, semuanya sudah bisa terlayani,” pungkasnya.
Keikutsertaan Kepala DKISP Banggai sebagai pembicara dalam forum UGM tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkenalkan praktik transformasi digital yang telah diterapkan di Kabupaten Banggai.
Melalui GM-DTGI Award, pemerintah daerah diharapkan semakin terdorong memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi. */Ay
