BANGGAI – Malam di Kecamatan Nambo terasa lebih hidup dari biasanya. Sabtu (23/11/2025). Di sebuah rumah tempat para pemuda biasa berkumpul, suara diskusi terdengar cukup serius. Mereka bukan sedang membicarakan kegiatan rutin atau rencana bakti sosial, melainkan kegelisahan yang belakangan ini mengemuka: ketidakjelasan kepengurusan Pelaksana Tugas (PLT) Karang Taruna Kabupaten Banggai.
Ahyar Mokoagow, Ketua Karang Taruna Kecamatan Nambo, menyebut kondisi ini membuat mereka seolah “berjalan tanpa kompas.” Menurutnya, Karang Taruna Kecamatan dan Desa membutuhkan arahan jelas dari struktur di tingkat Kabupaten untuk dapat mengeksekusi berbagai program kepemudaan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
“Seluruh pemuda punya peran sesuai aturan Permensos. Tapi ketika kita mau mengajukan proposal atau melaksanakan program, kita terhambat karena tidak ada pendampingan dari Karang Taruna Banggai,” tutur Ahyar dengan nada prihatin.
Ia menambahkan, jika memang sudah ada penunjukan PLT, pertanyaan yang terus mengemuka di kalangan pemuda adalah mengapa hingga kini SK PLT belum diterbitkan? Keterlambatan ini bukan sekadar soal administratif, tapi berdampak langsung pada kelancaran kegiatan Karang Taruna di 24 kecamatan di Kabupaten Banggai.
Pemuda Nambo merasa bahwa Dinas Sosial yang menjadi induk pembina Karang Taruna harusnya dapat lebih cepat merespons. Bagi mereka, Karang Taruna bukan sekadar organisasi kepemudaan, melainkan wadah pelibatan generasi muda dalam program pembangunan wilayah, pemberdayaan SDM, dan pengembangan kreativitas.
“Di lapangan, pemuda siap bergerak. Kami ingin bersama Bupati Banggai mengawal program-program yang menyentuh masyarakat. Tapi untuk itu kami butuh kejelasan struktur. Tanpa induk, semuanya jadi serba menggantung,” kata Ahyar.
Kegelisahan ini kini bukan hanya milik Karang Taruna Kecamatan Nambo. Nada serupa mulai terdengar dari beberapa kecamatan lain yang merasakan dampak yang sama. Mereka berharap persoalan ini segera mendapat titik terang sebelum semakin menghambat roda kegiatan sosial di tingkat bawah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Sosial maupun Karang Taruna Kabupaten Banggai terkait penerbitan SK PLT yang ditunggu-tunggu para pemuda.*
