BANGGAI – Ketegangan antara warga lingkar tambang dan manajemen PT Integra Mining Nusantara Indonesia (IMNI) kian memuncak. Di Desa Trans Mayayap dan Desa Mayayap, Kecamatan Boalemo, kesabaran masyarakat seakan berada di ujung batas.
Tiga hari waktu yang diminta perusahaan usai aksi warga pada Senin (24/2/2026) telah lewat. Namun hingga kini, tak ada tanda-tanda konkret realisasi janji yang sebelumnya disampaikan di hadapan masyarakat. Padahal, tuntutan warga bukan tanpa dasar.
Masyarakat mendesak perusahaan segera menjalankan isi surat resmi Gubernur Sulawesi Tengah yang memerintahkan penyelesaian kompensasi bagi warga terdampak serta perbaikan aliran sungai yang diduga berubah akibat aktivitas operasional tambang. Instruksi tersebut jelas dan tegas. Namun di lapangan, implementasinya belum terlihat.
Ketua BPD Desa Mayayap Rusni menegaskan bahwa warga hanya meminta perusahaan mematuhi perintah pemerintah provinsi.
“Kami tidak menuntut di luar aturan. Dalam surat gubernur jelas kewajiban perusahaan menyelesaikan kompensasi dan memperbaiki aliran sungai. Saat aksi mereka minta waktu tiga hari. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tegasnya.
Keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi. Bagi warga, ini menyangkut keberlangsungan hidup. Perubahan aliran sungai disebut berdampak pada sumber air bersih, lahan pertanian, hingga aktivitas harian masyarakat. Sejumlah petani bahkan mengeluhkan menurunnya produktivitas sawah akibat gangguan sistem irigasi.
Ironisnya, di tengah memanasnya situasi, manajemen perusahaan belum juga memberikan pernyataan resmi. Minimnya komunikasi publik justru memperbesar kecurigaan dan memperlebar jarak antara perusahaan dan masyarakat.
Di titik ini, persoalan tak lagi semata hubungan perusahaan dan warga. Wibawa pemerintah daerah turut dipertaruhkan. Jika instruksi gubernur bisa diabaikan tanpa konsekuensi tegas, publik tentu bertanya, di mana posisi negara ketika rakyatnya terdampak?
Warga Trans Mayayap dan Mayayap kini menunggu bukti, bukan retorika. Jika dalam waktu dekat tak ada langkah nyata, bukan tidak mungkin gelombang aksi akan kembali membesar.
Mayayap hari ini adalah cermin persoalan klasik pertambangabn, janji kesejahteraan yang berbenturan dengan realitas dampak lingkungan. Pertanyaannya sederhana, apakah perusahaan akan memilih berdiri bersama masyarakat dan hukum, atau terus membiarkan kepercayaan itu runtuh perlahan?*
