BANGGAI – Di tengah silang pendapat antara warga Mayayap, Trans Mayayap Kecamatan Bualemo, dan PT Citra Molamahu, satu suara dari dalam parlemen daerah terdengar paling lantang: Panji Syaputra, anggota DPRD Banggai dari Partai Golkar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa, 13 Oktober 2025, Panji tampil tajam menyoroti lemahnya sosialisasi perusahaan tambang nikel tersebut kepada masyarakat sebelum memulai aktivitasnya. Legislator muda dari Komisi II DPRD Banggai itu menyebut konflik yang muncul tak lepas dari minimnya komunikasi, ketertutupan, dan trauma masa lalu masyarakat terhadap industri tambang.
“Perusahaan tidak membuka ruang dialog sejak awal. Warga punya hak tahu, hak terlibat, karena ini menyangkut tanah dan hidup mereka,” ujar Panji.
Sebagai salah satu kader muda Partai Golkar, Panji tampil dengan sikap politik yang jarang ditunjukkan secara terbuka oleh politisi senior: berpihak tegas kepada warga. Ia menolak melihat masyarakat hanya dijadikan penonton di tanah sendiri, apalagi dalam proses yang menyangkut sumber daya alam dan masa depan lingkungan.
“Penolakan warga bukan emosi semata. Ini akumulasi kekecewaan terhadap praktik tambang sebelumnya yang menyisakan luka,” katanya.
Panji merupakan salah satu wajah muda yang tengah mencuri perhatian di panggung politik lokal. Kariernya di Golkar terbilang cepat. Lahir dan besar di Banggai, ia membawa energi baru di tubuh partai beringin dalam isu-isu kerakyatan, terutama menyangkut konflik agraria dan sumber daya alam.
Langkahnya membela warga Mayayap menjadi sorotan bukan hanya karena sikap vokalnya, tapi juga karena ia menyuarakan sesuatu yang kerap dianggap sensitif dalam hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis.
RDP tersebut menjadi titik awal dari ruang dialog yang lebih terbuka antara warga dan perusahaan. DPRD Banggai berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar tidak ada hak warga yang dikorbankan atas nama investasi.
Kehadiran kader muda seperti Panji Syaputra di tubuh partai-partai besar seperti Golkar menandai pergeseran dinamika politik lokal. Ketika suara-suara dari akar rumput mendapat ruang dalam forum legislatif, ada harapan bahwa politik tidak semata urusan elite, tapi benar-benar menjadi alat perjuangan rakyat.*
